Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Bersih, Adil, Harmonis, Akuntabel, Loyal, Adaptif, Professional

Kepaniteraan Hukum

Administrator | Kamis, 26 Agustus 2021 - 13:40:31 WIB | dibaca: 1934 pembaca

KEPANITERAAN HUKUM

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bahwa Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Tugas Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lelo Herawan, S.H., dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :


1.    Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2.    Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3.    Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4.    Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5.    Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

6.    Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7.    Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;

8.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 




DIREKTORI PUTUSAN PN PULANG PISAU



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Gallery Video - Penyelesaian Gugatan Sederhana



Gallery Video - Mengenal E-Court