LKE ZI

Administrator | Selasa, 16 November 2021 - 11:19:48 WIB | dibaca: 1579 pembaca

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah dimulai sejak tahun 2019. Dimulai dari Deklarasi atau pencanangan pembangunan zona integritas yang disaksikan oleh forkopimda Kabupaten Pulang Pisau.

Pembangunan Zona Integritas merupakan program nasional yang harus dilaksanakan demi terwujudnya Reformasi Birokrasi sehingga Indonesia menjadi negara dengan birokrasi yang berkelas dunia. Inti dari Zona Integritas adalah pelayanan yang sesuai standar dan tanpa pungli. Kerjasama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dukungan dari seluruh stake holder adalah kunci keberhasilan terwujudnya Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Sejak melakukan pencanangan Pembagunan Zona Integrutas Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah melaksanakan program kerja dalam pembangunan zona integritas dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta berupaya memberikan layanan yang berkualitas menciptakan berbagai inovasi guna memudahkan pengguna layanan dan pencari keadilan memperoleh layanan dan keadilan. Pembangunan Zona Integritas dengan 6 area perubahannya atau komponen pengungkit yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mengubah pola pikir dan budaya kerja untuk peningkatan pelayanan lebih berkualitas, antara lain:

Area 1

Manajemen perubahan yaitu upaya unit kerja dalam mengubah mindset dan budaya organisasi  Menjadi budaya kerja yang bersih dan melayani pada area 1 manajemen perubahan.

Area 2

Penataan Tata Laksana yaitu upaya unit kerja dalam mengatur kata kerja untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas kerja.

Area 3

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Area 4

Penguatan akuntabilitas kinerja yaitu upaya unit kerja untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pengunaan Sumber daya. 

Area 5

Penguatan pengawasan adalah upaya unit kerja untuk meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Area 6

Penguatan kualitas pelayanan publik yaitu upaya unit kerja dalam meningkatkan Pelayanan publik dengan inovasi sehingga layanan menjadi mudah lebih  murah lebih cepat.

Pada tahun 2023, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor  2496/SEK/OT1/III/2024 Perihal Evaluasi PMPZI Tahun 2024, Berikut lampiran LKE ZI Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Klik Untuk Mengunduh LKE ZI 2023