Pengaduan Layanan Publik

Administrator | Kamis, 26 Agustus 2021 - 14:10:40 WIB | dibaca: 2262 pembaca

PENGADUAN LAYANAN PUBLIK

1.       DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2.       PENGADUAN

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim, pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

A.        Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa

Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Terlapor adalah Hakim atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung RI atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung RI atau Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

Hak Pelapor :

a.         Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.

b.        Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.

c.         Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya.

d.        Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

e.         Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya.

f.          Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Terlapor :

a.         Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain.

b.      Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun

c.       Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan

d.      Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

e.       Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Hak Tim Pemeriksa :

a.         Melakukan pemanggilan atau meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak terkait.

b.        Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak terkait.

c.         Meminta salinan dan/atau diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.

d.        Meminta keterangan Ahli baik secara lisan maupun tertulis apabila diperlukan dan/atau

e.         Meminta Terlapor untuk melakukan uji klinis atau laboratoris.

B.        Materi Pengaduan

Materi pengaduan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang  Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.         Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b.        Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita.

c.         Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

d.        Pelanggaran Hukum Acara.

e.         Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer.

f.          Maladministrasi dan pelayanan publik  dan/atau

g.         Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

C.        Tata Cara Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

a.         Aplikasi Siwas MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;

b.        Layanan pesan singkat/SMS;

c.         Surat elektronik (e-mail);

d.        Faksimile;

e.         Telepon;

f.          Meja Pengaduan;

g.         Surat, dan/atau;

h.        Kotak Pengaduan;

Pengaduan dapat dilakukan dengan cara :

1.        Secara Lisan

Pengaduan secara lisan dapat dilakukan melalui :

a.         Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri;

b.        Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi Siwas MA-RI;

c.         Petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan;

2.        Secara Tertulis

Pengaduan secara tertulis harus memuat:

a.         Identitas Pelapor;

b.        Identitas Terlapor jelas;

c.         Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;

d.        Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor, dan;

e.         Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi Siwas MA-RI dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan;

3.        Secara Elektronik

Pengaduan elektronik harus memuat:

a.         Identitas Pelapor;

b.        Identitas Terlapor jelas;

c.         Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;

d.        Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;

e.         Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti;

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan  disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung,  satuan kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tingkat Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  secara  lisan  dan tertulis  melalui  Meja  Pengaduan  pada  Mahkamah  Agung, satuan  kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan Tingkat  Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Pulang Pisau, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:
Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Jl. Tingang Menteng No 39 Pulang Pisau Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Telepon. (0513)2027516 Fax (513)2027516
atau dengan mempergunakan  Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Terlapor

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
4. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
5. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya:

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.