Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Bersih, Adil, Harmonis, Akuntabel, Loyal, Adaptif, Professional

PENGAWASAN INTERNAL

Administrator | Kamis, 02 September 2021 - 13:46:10 WIB | dibaca: 2073 pembaca

 Pengawasan pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. terhadap:

  1. penyelenggaraan peradilan
  2. Tingkah laku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan
  3. Pengaturan dan pengurusan masalah orgnisasi, administrasi dan finansial semua badan peradilan di bawah M.A.R.I

Pengawasan internal adalah mengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 




DIREKTORI PUTUSAN PN PULANG PISAU



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Gallery Video - Penyelesaian Gugatan Sederhana



Gallery Video - Mengenal E-Court