(Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li, 198101082003122001, Pengadilan Negeri Pulang Pisau)

A.   Pendahuluan

Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUKPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas.[1] Hal ini berarti bahwa Kepailitan sebagai suatu instrumen hukum yang berfungsi untuk membereskan semua harta kekayaan debitor dalam rangka untuk membayarkan semua kewajiban utang debitor kepada Kreditor.

Pada pokoknya pengaturan mengenai pemberesan harta kekayaan debitor tersebut merupakan suatu perwujudan atau norma perintah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”[2] Berdasarkan Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan, dan semua harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan pembayaran utang debitor kepada kreditornya. Hal ini merupakan perwujudan dari Prinsip Paritas Creditorium, yang memiliki tujuan agar semua kreditor dijamin pembayarannya dengan segenap harta debitor. Secara tegas dikatakan bahwa semua kreditor akan mendapatkan bagian yang disesuaikan dengan proporsi masing-masing.

Sedangkan untuk Pasal 1132 KUHPerdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: ”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”[3] Dari ketentuan tersebut mengandung arti bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut secara bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Jadi, apabila subjek hukum memiliki satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu subjek hukum yang lain, maka akan berlaku Pasal 1132 KUHPerdata ini, yang mana Pasal ini merupakan penormaan dari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte, setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitor) secara :

1.    Pari Passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, atau

2.    Prorata parte, yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap harta kekayaan debitor tersebut.[4]

Dalam frasa terakhir pada ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tersebut yang menyebutkan “kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”, munculah rangking kreditor, hal ini sejalan pula dengan UUKPKPU, lebih tegas lagi memuat prinsip structured prorate.

Di dalam Pasal 1 angka 2 UUKPKPU disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU disebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit pun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Hal ini diperjelas lagi sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen ini mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Dengan demikian berdasarkan uraian pasal-pasal yang telah disebutkan sebagaimana tersebut di atas berarti Kreditor dalam Pasal 1 ayat (1) UUKPKPU ini meliputi Kreditor konkuren, kreditor dengan jaminan hak istimewa (kreditor preference) dan kreditor dengan jaminan hak kebendaan (kreditor separatis).

Kreditor separatis atau kreditor dengan jaminan hak kebendaan berupa gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah sebagai kreditor pemegang Hak Separatis, hal ini berarti bahwa kreditor tersebut mempunyai hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor untuk melakukan eksekusi jaminan kebendaan yang dikuasainya berdasarkan kekuasaan sendiri dalam hal debitor tidak memenuhi prestasinya.

Mengenai Kreditor Separatis itu sendiri, ternyata di dalam UUKPKPU banyak ketentuan yang mengatur mengenai Pemegang Hak Tanggungan dalam Kepailitan dan PKPU, di antaranya Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 58, Pasal 59, di mana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU ini disebutkan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”[5]

Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU tersebut diketahui bahwa ternyata posisi Kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi pailit terhadap Debitor, dia dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi ternyata terhadap ketentuan ini tetap harus memperhatikan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, yang pada intinya Kreditor Separatis ada masa stay selama 90 hari setelah debitor dinyatakan pailit, di mana selama waktu 90 hari tersebut Kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak diperbolehkan untuk menjual objek jaminannya tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa jangka waktu 90 hari tersebut bisa berakhir demi hukum apabila keadaan debitor sudah dinyatakan insolvensi sebagaimana Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU. Selain itu berdasarkan Pasal 59 UUKPKPU pada intinya disebutkan mengenai jangka waktu eksekusi paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi dan lewat dari 2 (dua) bulan, maka Kurator harus menuntut agunan untuk diserahkan dan kemudian dijual sebagaimana dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut.

Khusus mengenai kreditor separatis dengan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan, ternyata selain diatur di dalam UUKPKPU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai UUHT. Di dalam Pasal 1 UUHT disebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.[6] Di dalam Pasal 6 UUHT, disebutkan pula bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dari hasil pelelangan tersebut kreditur mengambil untuk pelunasan piutangnya.[7] Lalu bagaimana apabila seorang Debitor yang menjaminkan jaminan hak Tanggungan tersebut dinyatakan pailit? Hal ini ternyata juga diatur di dalam Pasal 21 UUHT yang menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ternyata mengenai eksekusi Hak Tanggungan yang mana Debitornya dinyatakan pailit ini ternyata juga sama-sama diatur baik oleh UUKPKPU maupun oleh UUHT. Keadaan yang demikian inilah menunjukkan adanya konflik norma yang nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak tanggungan antara UUKPKPU dan UUHT yang mengatur tentang hak kreditor separatis termasuk konflik norma mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan sebagai cara untuk mengembalikan hak bagi Kreditor Separatis sebagai wujud perlindungan hukum baginya di tengah konflik norma yang terjadi.

B.   Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah hukum yang akan diulas dalam makalah ini adalah :

1.    Apa saja Problematika yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dikaitkan adanya konflik norma antara UUHT dan UUKPKPU?

2.    Bagaimana prosedur eksekusi Hak Tanggungan Dalam Kepailitan di Indonesia?

C.   Pembahasan

1.    Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Kepailitan

Adanya dua ketentuan yang mengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan, yaitu dalam ketentuan UUHT dengan Ketentuan UUKPKPU, tentunya menyebabkan konflik norma yang akan menimbulkan multitafsir serta suatu ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang Hak Tanggungan yang mengatur mengenai hak kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan.

Dalam Pasal 1 butir 1 UUHT, menjelaskan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.[8] Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Hak tanggungan mempunyai beberapa ciri-ciri pokok, yaitu : 1). Memberikan kedudukan diutamakan (preferensi) kepada kreditor-kreditornya/droit de preference; 2). Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun berada/droit de suite; 3). Memenuhi asas spesialitas dan publisitas; 4). Mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya.[9]

Dalam UUHT, Eksekusi obyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang mengatur bahwa “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a). hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b). titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.” Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa eksekusi terhadap obyek hak tanggungan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Parate eksekusi/eksekusi dengan kekuasaan sendiri dan fiat eksekusi/eksekusi melalui pengadilan.

Mengenai parate eksekusi, diatur dalam Pasal 6 UUHT, pada pokoknya disebutkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Akan tetapi pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut lebih lanjut diuraikan dalam Penjelasan Pasal 6 UUHT yang menyebutkan bahwa Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan terlebih dahulu harus didasarkan oleh janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak tanggungan bisa langsung menjual melalui pelelangan umum tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan.

Adapun Prosedur pelaksanaan parate eksekusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUHT menegaskan bahwa pelaksanaan parate eksekusi adalah melalui pelelangan umum, sehingga dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara, sehingga prosedur parate eksekusi tanpa memerlukan fiat Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi pada praktiknya, Kantor Lelang negara dalam melaksanakan penjualan lelang eksekusi terhadap obyek hak tanggungan harus ada fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri dikarenakan berdasarkan penjelasan umum angka 9 jo. penjelasan Pasal 14ayat 2 dan ayat 3 UUHT disebutkan bahwa pada intinya prosedur parate eksekusi harus mendasarkan pada Pasal 224/Pasal 258 RBg, sehingga oleh karenanya pelaksanaan lelang harus terlebih dahulu mendapatkan fiat Ketua Pengadilan Negeri di mana obyek Hak Tanggungan berada.

Adapun mengenai cara eksekusi terhadap obyek hak tanggungan yang kedua sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 20 UUHT yaitu fiat eksekusi/eksekusi melalui pengadilan, sertifikat Hak Tanggungan ini muncul sebagai akibat hukum adanya irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan. Dengan adanya irah-irah tersebut, mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial seperti Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selama ini eksekusi melalui fiat eksekusi sering dilakukan oleh Kreditor dibandingkan penjualan di bawah tangan atau penjualan lelang atas kekuasaan sendiri/parate eksekusi menjadi pilihan utama dari Para Kreditur. Jadi apabila debitor wanprestasi, maka kreditor akan mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi hak tanggungan berdasarkan titel eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut.

Sementara itu, ternyata pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditor Separatis dalam Kepailitan, tidak saja diatur dalam UUHT akan tetapi juga di dalam UUKPKPU, sehingga menyebabkan terjadinya konflik norma di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, diketahui bahwa ternyata posisi Kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi pailit terhadap Debitor, dia dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi ternyata terhadap hal ini tidak bisa diterapkan seketika sebagaimana yang berlaku dalam UUHT, karena untuk bisa melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang debitornya pailit ada syarat-syarat tertentu yang membatasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUKPKPU, ada masa stay selama 90 hari setelah debitor dinyatakan pailit, di mana selama waktu 90 hari tersebut Kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak diperbolehkan untuk menjual objek jaminannya tersebut. Di mana penangguhan ini bertujuan antara lain : 1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, 2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau 3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang Badan Peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.[10]

Selanjutnya, setelah masa stay selama 90 hari itu berakhir, tidak serta merta Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat langsung melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan, karena untuk dapat melakukan eksekusi obyek hak tanggungan tersebut, harus menunggu boedel pailit dalam status insolvensi sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU, yang mana pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan.[11] Setelah ada pernyataan insolvensi itulah baru kemudian sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, kreditor pemegang Hak Tanggungan bisa memulai untuk melaksanakan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah penetapan insolvensi tersebut. Adapun untuk jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dimaksudkan kreditor pemegang Hak Tanggungan sudah memulai melaksanakan haknya, bukan selesainya Kreditor melaksanakan eksekusi sendiri, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU yang berisi “Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”.[12]

Apabila ternyata waktu selama 2 (dua) bulan yang sudah diberikan kepada Kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi secara langsung (Parate eksekusi) terhadap obyek hak tanggungan sudah selesai, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU, Kurator akan meminta dokumen-dokumen hak tanggungan yang berkaitan dengan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual melalui pelelangan umum sebagaimana Pasal 185 UUKPKPU, dan jika pelelangan umum tidak laku, maka Kurator bisa menjualnya dengan cara penjualan di bawah tangan dengan persetujuan Hakim pengawas.  Selanjutnya hasil dari penjualan obyek hak tanggungan tersebut menjadi keutamaan untuk melunasi hutang debitor pada kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mana pembayarannya dikurangi dengan biaya-biaya dan hak yang telah ditentukan dalam UUKPKPU.

Apabila dilihat prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan berdasarkan UUHT dan UUKPKPU, ternyata memang terjadi konflik norma, di mana di dalam UUHT, Kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan sebagai de droit preference dan de droit suite, sehingga apabila Debitor melakukan wanprestasi maka Kreditor dengan kekuasaan sendiri dapat menjual langsung obyek hak tanggungan, sebagai salah satu ciri dari preferensi dan sifat kreditor separatis yang diberikan kekuasaan atas jaminan, maka kepadanya diberikan hak oleh hukum untuk mengeksekusi hak tanggungan sebagai perwujudan dari asas droit de preference. Akan tetapi ternyata hal ini tidak berlaku apabila terjadi pada proses kepailitan. Dalam arti apabila Debitor dijatuhi putusan Pailit, maka berdasarkan UUKPKPU, meskipun dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dinyatakan bahwa kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi ternyata dalam membaca Pasal tersebut tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUKPKPU, yang di dalamnya mengatur mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum kreditor pemegang Hak Tanggungan bisa mengeksekusi sendiri seolah-olah tidak ada kepailitan, yaitu dengan diberlakukannya masa stay selama 90 hari dan juga pembatasan selama 2 bulan untuk bisa menjual obyek hak tanggungan setelah masa insolven.

Dengan adanya penangguhan/masa stay selama 90 hari, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak bisa lagi melaksanakan hak eksekusinya, padahal setiap hak tanggungan mempunyai titel eksekutorial yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dari debitor untuk pelunasan utang yang tak terbayar, di mana untuk titel eksekutorial ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, terkait dengan adanya problematika yang dihadapi dalam eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan dikaitkan dengan adanya konflik norma antara UUHT dan UUKPKPU.

Dalam rangka menyelesaikan konflik norma, supaya dapat melihat penerapan hukum/norma mana yang seharusnya berlaku tentu saja diperlukan suatu asas untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, yang dalam hal ini dapat digunakan asas preferensi. Adapun asas preferensi ini adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan atau diberlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.[13]  

Ada beberapa asas preferensi yaitu 1). Lex superiori derogate legi inferiori  yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, 2). Lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan., 3). Lex posteriori derogate legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Apabila diterapkan asas Lex specialis derogate legi generalis, maka UU yang berlaku adalah UUKPKPU, dikarenakan meskipun sama-sama mengatur mengenai Hak Tanggungan akan tetapi apabila sudah masuk ke ranah Kepailitan yang merupakan sita umum, maka semuanya tetap tunduk ke dalam ranah kepailitan yang mana dalam hal ini diatur dengan UUKPKPU, termasuk di dalamnya mengenai proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan. Sehingga dengan demikian terkait dengan penerapan hak eksekusi Hak Tanggungan yang dijamin oleh UUHT tetap dapat dilaksanakan akan tetapi untuk pelaksanaannya tetap harus tunduk pada UUKPKPU.

2.    Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Kepailitan di Indonesia

Terhadap problematika yang terjadi dalam eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan di mana telah terjadi konflik norma mengenai adanya pertentangan atau ketidakharmonisan antara UUHT dan UUKPKPU, berdasarkan uraian yang sudah diulas dalam permasalahan tersebut di atas,  apabila diterapkan asas Lex specialis derogate legi generalis, maka UU yang berlaku adalah UUKPKPU, dikarenakan meskipun sama-sama mengatur mengenai Hak Tanggungan akan tetapi apabila sudah masuk ke ranah Kepailitan yang merupakan sita umum, maka semuanya tetap tunduk ke dalam ranah kepailitan yang mana dalam hal ini diatur dengan UUKPKPU, termasuk di dalamnya mengenai proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan. Sehingga dengan demikian mengenai penerapan eksekusi Hak Tanggungan yang dijamin oleh UUHT tetap dapat dilaksanakan akan tetapi untuk pelaksanaannya tetap harus tunduk pada UUKPKPU.

Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU disebutkan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”[14] Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU tersebut diketahui bahwa ternyata posisi Kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi pailit terhadap Debitor, dia dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Maksud melakukan eksekusi sendiri ini meskipun di dalam UUKPKPU tidak ada klausul menjual sendiri, akan tetapi kembali mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUKPKPU mengenai pengertian dari kepailitan sebagai sita umum. Oleh karena dalam hal debitor pailit, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, pelaksanaan hak parate eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan tetap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi dan lewat dari 2 (dua) bulan, maka Kurator harus menuntut agunan untuk diserahkan dan kemudian dijual sebagaimana dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut.

Kepailitan debitor tidak menghapus hak parate eksekusi dari kreditor penerima hak tanggungan. Kepailitan hanya menangguhkan pelaksanaan hak parate eksekusi tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari atau setelah harta pailit insolven. Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, apabila harta pailit telah insolven maka kreditor separatis pemegang hak tanggungan harus telah mengeksekusi barang jaminan dalam waktu 2 bulan setelah keadaan insolven berlaku. Prosedur penjualan barang jaminan hak tanggungan oleh kreditor separatis dilakukan dengan memedomani ketentuan Pasal 20 UUHT jo. Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU, yaitu dengan penjualan umum untuk mendapatkan harga tertinggi.[15]

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU disebutkan bahwa “Semua Benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.[16] Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. tentang Petunjuk Teknis lelang, yang mana tentu saja untuk lelang yang dilakukan terhadap hak tanggungan yang menjadi harta pailit berbeda dengan lelang terhadap hak tanggungan biasa, di mana lelang atau penjualan umum terhadap hak tanggungan yang masuk dalam harta pailit dokumen yang diajukan juga terkait dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepailitan dalam perkara tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, disebutkan bahwa dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari Kreditor pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan UUKPKPU.

Apabila ternyata lelang/penjualan di muka umum sebagaimana Pasal 185 ayat (1) tersebut tidak bisa dilakukan, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan seizin Hakim pengawas.

Apabila obyek Hak Tanggungan telah laku dijual, berdasarkan Pasal 189 ayat (4) huruf b dan ayat (5), maka metode pembayarannya dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka, dan apabila ternyata hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai Kreditor Konkuren.

Selain diatur di dalam UUKPKPU tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan tersebut untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akan tetapi dalam Keputusan KMA Nomor 109 /KMA/SK/IV/2020 di Indonesia, tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan melainkan membahas mengenai penjualan harta pailit, yang mana di dalamnya juga mengatur mengenai prosedur penjualan harta pailit, yang apabila disarikan terkait dengan eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

a.    Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 185 ayat 1 UUKPKPU);

b.    Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke dalam sistem informasi pengadilan;

c.    Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (appraiser) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan aturan lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku;

d.    Harta pailit dijual oleh kreditor separatis (Kreditor pemegang hak jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi;

e.    Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual di muka umum (Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU);

f.     Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) dijual di depan umum oleh Kurator;

g.    Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan ijin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUKPKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;

h.    Penjualan Harta Pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh Juru Taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi;

i.      Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan Tindakan yang akan dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit. (Pasal 185 ayat (3) UUKPKPU);

j.      Hakim Pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi;

k.    Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat dinilai kembali oleh juru taksir (appraiser) yang ditetapkan oleh Hakim pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;

l.      Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan harus ditandatangani oleh Hakim pengawas.[17]

D.   Kesimpulan

1.    Problematika yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan Dalam Kepailitan dikaitkan adanya konflik norma antara UUHT dan UUKPKPU, di mana di dalam UUHT, Kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan sebagai de droit preference dan de droit suite, jadi apabila Debitor melakukan wanprestasi maka Kreditor dengan kekuasaan sendiri dapat menjual langsung obyek hak tanggungan. Akan tetapi ternyata hal ini tidak berlaku dalam eksekusi Hak Tanggungan dalam proses kepailitan. Apabila Debitor dijatuhi putusan Pailit, meskipun dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dinyatakan bahwa kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi ternyata diberlakukannya masa stay selama 90 hari dan juga pembatasan selama 2 bulan untuk bisa menjual obyek hak tanggungan setelah masa insolven sebagaimana Pasal 56 UUKPKPU. Sehingga dengan adanya penangguhan/masa stay selama 90 hari, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak bisa lagi melaksanakan hak eksekusinya, padahal setiap hak tanggungan mempunyai titel eksekutorial yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dari debitor untuk pelunasan utang yang tak terbayar. Dalam rangka menyelesaikan konflik norma, untuk dapat melihat penerapan hukum/norma mana yang seharusnya berlaku tentu saja diperlukan suatu asas untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, yang dalam hal ini dapat digunakan asas Lex specialis derogate legi generalis, maka UU yang berlaku adalah UUKPKPU, dikarenakan meskipun sama-sama mengatur mengenai Hak Tanggungan akan tetapi apabila sudah masuk ke ranah Kepailitan yang merupakan sita umum, maka semuanya tetap tunduk ke dalam ranah kepailitan yang mana dalam hal ini diatur dengan UUKPKPU, termasuk di dalamnya mengenai proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan. Sehingga dengan demikian terkait dengan penerapan hak eksekusi Hak Tanggungan yang dijamin oleh UUHT tetap dapat dilaksanakan akan tetapi untuk pelaksanaannya tetap harus tunduk pada UUKPKPU.

2.    Dengan demikian mengenai prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan di Indonesia tetap memakai UUKPKPU di mana di dalamnya Kreditor bisa melakukan eksekusi sendiri dengan Parate eksekusi tentu saja setelah masa stay 90 hari, dan apabila ternyata dalam jangka waktu 2 bulan setelah insolvensi ternyata Kreditor pemegang Hak Tanggungan belum bisa menjual obyek hak tanggungan, maka dokumen-dokumen terkait dengan obyek Hak Tanggungan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk kemudian oleh Kurator akan dilakukan penjualan umum sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU, dan apabila ternyata tidak bisa dilakukan penjualan umum bisa dilakukan penjualan di bawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas. Selain UUKPKPU, Ketua Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang di dalamnya mengatur mengenai pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU termasuk proses penjualan harta pailit termasuk mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan.

E.   Saran

Untuk menghindari adanya konflik norma atau kekaburan norma dalam UUKPKPU dan UUHT, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UUKPKPU supaya mengatur lebih tegas lagi mengenai ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan terutama pada Pasal-pasal sebagai berikut :

1.    Pasal 55 ayat (1), perlu diubah untuk penggunaan Bahasa dan istilah supaya pengaturan lebih jelas dan sistematis.

2.    Pasal 57 ayat (1), Istilah insolvensi supaya diganti dengan keadaan tidak mampu membayar, karena di Indonesia konsep kepailitan tidak menggunakan istilah insolvensi sebagaimana konsep di luar negeri yang menggunakan istilah insolvency law.

3.    Pasal 59 ayat (1)  mengenai waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi sendiri supaya sitambahkan agar tidak terlalu singkat, mempertimbangkan juga waktu lelang, barang tidak laku atau sulit dijual yang berpengaruh pada lamanya proses kepailitan.

4.    Pasal 59 ayat (2) perlu ditambahkan mengenai batas waktu sampai kapan penyelesaian yang akan dilaksanakan, akibatnya seringkali penyelesaian butuh waktu lama sehingga merugikan harta pailit dan menimbulkan ketidakpastian penyelesaian kepailitan.

5.    Pasal 185, supaya ditambahkan ketentuan terkait transparansi atau pemberitahuan kepada debitor.