LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Administrator | Selasa, 16 November 2021 - 10:45:08 WIB | dibaca: 1761 pembaca

A.        Dasar Hukum

Layanan Hukum dari Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

B.        Tujuan

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah untuk:

1.      Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

2.      Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis.

3.      Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

4.      Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

5.      Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

C.        Sumber Biaya

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibebankan pada Negara melalui DIPA atau sumber dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.       Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu terdiri dari:

1.      Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Ketentuan Umum: layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-Cuma;

Penerima Layanan: setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

2.      Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketentuan Umum: sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Penerima Layanan: Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Sidang kelilingakan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan kebutuhan dan juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau meurut wilayah dan geografis.

3.      Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketentuan Umum: Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis Layanan: Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau memberikan layanan berupa:

a.       Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum.

b.      Benturan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c.       Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

E.        Penerima Layanan Posbakum

1.      Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

2.      Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

a.       Penggugat/Permohon, atau;

b.      Tergugat/Termohon, atau;

c.       Terdakwa, atau;

d.      Saksi.

F.        Pendampingan Terdakwa dalam Perkara Pidana

Selama proses persidangan, Terdakwa yang tidak memiliki Advokat atau Penasihat Hukum berhak didamping Advokat atau Penasehat Hukum berhak didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dalam hal:

1.      Terdakwa yang diancam dengan pidana mati.

2.      Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.

3.      Terdakwa yang tidak mempu yang diancam pidana penjara 5 (lima) taun atau lebih.

Penunjukan Advokat atau Penasehat Hukum dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

G.        Tidak Mampu secara Ekonomi Dibuktikan dengan Dokumen sebagai berikut:

a.       Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah Setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;

b.      Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat atau Penasehat Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum dan disetujui oleh Petugas Posbakum, apabila Pemohon layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.