Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Administrator | Sabtu, 08 Februari 2020 - 20:35:56 WIB | dibaca: 3221 pembaca

452x640 (Original: 452x640) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibebankan pada Negara melalui DIPA atau sumber dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat  tidak mampu adalah untuk:

1.  Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

2.  Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.

3.  Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

4.  Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

5.  Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1.   Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

2.   Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

3.   Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa   Advokat atau Penasehat Hukum yang dibuat dan   ditandatangani oleh   Pemohon layanan Posbakum dan   disetujui oleh   Petugas Posbakum, apabila Pemohon layanan Posbakum tidak   memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu terdiri dari:

1.   Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Ketentuan Umum

Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Penerima Layanan

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

2.  Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketentuan Umum

Sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Peneriman Layanan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang keliling akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan kebutuhan dan juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menurut wilayah dan geografis.

3.    Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Ketentuan Umum

Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis Layanan

Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau memberikan layanan berupa:

1.    Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum

2.    Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

3.    Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang dapat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Penerima Layanan Posbakum

1.  Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan / atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hokum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

2. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat / Pemohon, atau
2. Tergugat / Termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pendampingan Terdakwa dalam Perkara Pidana

Selama proses persidangan, Terdakwa yang tidak memiliki Advokat atau Penasehat Hukum berhak didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dalam hal :

1. Terdakwa yang diancam dengan pidana mati
2. Terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih
3. Terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
4. Penunjukan Advokat atau Penasihat Hukum dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Biaya

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1.     Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2.     Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

3.     Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

4.     Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.     Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1.     Penerima Bantuan Hukum berhak :

2.     Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

3.     Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

4.     Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :

1.     Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

2.     Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.