HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Bersih, Adil, Transparan, Asri, Berkah, Unggul, Integritas, Konsisten

Checklist APM Semester 1 2022

Administrator | Rabu, 22 Juni 2022 - 10:55:01 WIB | dibaca: 456 pembaca


NO AREA PENILAIAN AREA ZI Dokumen
1 KETUA

Manual Mutu :                                                         

- Struktur TIM PMPN                                                              TUSI                                                                                                          - Sasaran Mutu                                                                           - Kebijakan Mutu                                                                                               - Peta Proses Bisnis APM         

 Area 6

Lihat Dokumen
2 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 Area 5

Lihat Dokumen
3 KETUA Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 Area 5

Lihat Dokumen
4 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 Area 5

Lihat Dokumen
5 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik Area 2,4

Lihat Dokumen
6 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja
Area 4

Lihat Dokumen
7 KETUA 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan		 Area 4

Lihat Dokumen
8 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)  Area 4

Lihat Dokumen
9 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Area 4

Lihat Dokumen
10 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Area 4

Lihat Dokumen
11 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Area 4 Lihat Dokumen
12 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP  Area 4,5 Lihat Dokumen
13 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP Area 2 Lihat Dokumen
14 KETUA Pengawasan Eksekusi  Area 2,6
 Lihat Dokumen
15 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi  Area 2, 5
 Lihat Dokumen
16 KETUA Penerapan Restorative Justice  Area 1 Lihat Dokumen
17 KETUA Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019		 Area 2,5,6 Lihat Dokumen
18 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara Area 4,5,6 Lihat Dokumen
19 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Area 5,6 Lihat Dokumen
20 KETUA Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		 Area 2,6
 Lihat Dokumen
21 KETUA Tata tertib persidangan Area 6 Lihat Dokumen
22 KETUA Persidangan Elektronik Area 2,6
 Lihat Dokumen
23 KETUA Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Area 1 Lihat Dokumen
24 KETUA Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif
 Area 1 Lihat Dokumen
25 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan )		 Area 1

Lihat Dokumen
26 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) Area 1 Lihat Dokumen
27 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas		 Area 1 Lihat Dokumen
28 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas Area 1 Lihat Dokumen
29 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform )		 Area 1

Lihat Dokumen
30 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan ) Area 2 Lihat Dokumen
31 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform ) Area 2 Lihat Dokumen
32 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan ) Area 3 Lihat Dokumen
33 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform ) Area 3 Lihat Dokumen
34 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan )		 Area 4 Lihat Dokumen
35 KOORDINATOR AREA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
 (Reform )		 Area 4 Lihat Dokumen
36 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan) Area 5 Lihat Dokumen
37 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko) Area 5 Lihat Dokumen
38 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) Area 5 Lihat Dokumen
39 KOORDINATOR AREA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) Area 5 Lihat Dokumen
40 KOORDINATOR AREA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK Area 5 Lihat Dokumen
41 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform) Area 5 Lihat Dokumen
42 KETUA Pelaporan E-LHKPN Area 5 Lihat Dokumen
43 KETUA Pelaporan E-LHKASN Area 5 Lihat Dokumen
44 KETUA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan) Area 6 Lihat Dokumen
45 KOORDINATOR AREA Pelayanan Prima Area 6 Lihat Dokumen
46 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Area 6 Lihat Dokumen
47 KOORDINATOR AREA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Area 6 Lihat Dokumen
48 KOORDINATOR AREA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform) Area 6 Lihat Dokumen
49 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Area 2,5,6 Lihat Dokumen
50 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI Area 2 Lihat Dokumen
51 KETUA Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 Area 5,6
 Lihat Dokumen
52 WAKIL KETUA Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006) Area 4, 5 Lihat Dokumen
53 WAKIL KETUA Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA Area 2,5 Lihat Dokumen
54 WAKIL KETUA WKPN sebagai Koordinator Pengawasan Area 5 Lihat Dokumen
55 WAKIL KETUA Tugas Wakil Ketua Sebagai MR Area 2,5 Lihat Dokumen
56 WAKIL KETUA / MR Assesmen internal

 Area 5
 Lihat Dokumen
57 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara Area 2, 5

Lihat Dokumen
58 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang Area 2, 5

Lihat Dokumen
59 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara Area 2,5

Lihat Dokumen
60 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan Area 2,5,6

Lihat Dokumen
61 HAKIM Pengawasan Bidang Area 2,5

Lihat Dokumen
62 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding Area 2,5

Lihat Dokumen
63 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan Area 2,5

Lihat Dokumen
64 HAKIM Court Calender Area 2

Lihat Dokumen
65 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju Area 2, 5, 6

Lihat Dokumen
66 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana Area 2, 5, 6

Lihat Dokumen
67 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan Area 2, 5

Lihat Dokumen
68 PANITERA Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)		 Area 2, 5, 6

Lihat Dokumen
69 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar Area 2

Lihat Dokumen
70 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5

Lihat Dokumen
71 PANMUD PIDANA Implementasi SOP Area 2,5

Lihat Dokumen
72 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP Area 2,5

Lihat Dokumen
73 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 Area 2,5

Lihat Dokumen
74 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
 Area 2

Lihat Dokumen
75 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Area 2,5

Lihat Dokumen
76 PANMUD PIDANA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014 Area 2,5

Lihat Dokumen
77 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding Area 2,5

Lihat Dokumen
78 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual) Area 2

Lihat Dokumen
79 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK (Manual) Area 2

Lihat Dokumen
80 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) Area 2

Lihat Dokumen
81 PANMUD PIDANA Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan		 Area 2

Lihat Dokumen
82 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar Area 2

Lihat Dokumen
83 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5

Lihat Dokumen
84 PANMUD PERDATA Implementasi SOP Area 2,5

Lihat Dokumen
85 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP Area 2,5

Lihat Dokumen
86 PANMUD PERDATA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Area 2,5

Lihat Dokumen
87 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 Area 2,5

Lihat Dokumen
88 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) Area 2

Lihat Dokumen
89 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas Area 4,5

Lihat Dokumen
90 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Area 2

Lihat Dokumen
91 PANMUD PERDATA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014 Area 2,5

Lihat Dokumen
92 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding Area 2

Lihat Dokumen
93 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual) Area 2

Lihat Dokumen
94 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK (Manual) Area 2

Lihat Dokumen
95 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar Area 2 Lihat Dokumen
96 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5 Lihat Dokumen
97 PANMUD HUKUM Implementasi SOP Area 2,5 Lihat Dokumen
98 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP Area 2,5 Lihat Dokumen
99 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) Area 2 Lihat Dokumen
100 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas Area 2,5 Lihat Dokumen
101 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik Area 2,5 Lihat Dokumen
102 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
 Area 6 Lihat Dokumen
103 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Area 6 Lihat Dokumen
104 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Area 6
iv.a		 Lihat Dokumen
105 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum Area 5,6 Lihat Dokumen
106 PANMUD HUKUM Posbakum Area 6 Lihat Dokumen
107 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP Area 2

Lihat Dokumen
108 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani Area 2,5 Lihat Dokumen
109 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP Area 2

Lihat Dokumen
110 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung Area 2,5 Lihat Dokumen
111 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) Area 2,5,6 Lihat Dokumen
112 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI		 Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) Area 2,5,6 Lihat Dokumen
113 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) Area 2 Lihat Dokumen
114 SEKRETARIS Persidangan Elektronik Area 2 Lihat Dokumen
115 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai  Area 3,5 Lihat Dokumen
116 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R Area 1,5 Lihat Dokumen
117 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R Area 1,5 Lihat Dokumen
118 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R Area 1,5 Lihat Dokumen
119 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R Area 1,5 Lihat Dokumen
120 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R Area 1,5 Lihat Dokumen
121 SEKRETARIS Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		 Area 6
 Lihat Dokumen
122 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT Area 4,5 Lihat Dokumen
123 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03) Area 4,5 Lihat Dokumen
124 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)  ETARISoen 2 Lihat Dokumen
125 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan Area 4,5 Lihat Dokumen
126 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) Area 2 Lihat Dokumen
127 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control Area 2 Lihat Dokumen
128 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN) Area 4,5,6 Lihat Dokumen
129 SEKRETARIS Tim Pengelola Website Area 2,5,6 Lihat Dokumen
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5 Lihat Dokumen
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP Area 2,5 Lihat Dokumen
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) Area 2,3,5 Lihat Dokumen
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) Area 2,3,5 Lihat Dokumen
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan Area 3 Lihat Dokumen
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi  Area 2,3 Lihat Dokumen
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi
Area 3 Lihat Dokumen
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian Area 2,3,5 Lihat Dokumen
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP Area 3 Lihat Dokumen
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun Area 3 Lihat Dokumen
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar Area 2 Lihat Dokumen
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan Area 1,3,6 Lihat Dokumen
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja Area 2,3,5 Lihat Dokumen
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) Area 3 Lihat Dokumen
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014  Area 2 Lihat Dokumen
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat Area 2 Lihat Dokumen
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer
 Area 2,3 Lihat Dokumen
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP) Area 3 Lihat Dokumen
148 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan surat masuk/keluar Area 2 Lihat Dokumen
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5 Lihat Dokumen
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP Area 2,5 Lihat Dokumen
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)  Area 4,5 Lihat Dokumen
152 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) Area 4,5 Lihat Dokumen
153 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya Area 4 Lihat Dokumen
154 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN Area 2,5 Lihat Dokumen
155 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap Area 2,4,5 Lihat Dokumen
156 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan Area 2,4,5 Lihat Dokumen
157 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 Area 2,4,5 Lihat Dokumen
158 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas Area 2,4,5 Lihat Dokumen
159 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas Area 2,4,5 Lihat Dokumen
160 UMUM DAN KEUANGAN SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Area 4,5 Lihat Dokumen
161 UMUM DAN KEUANGAN SK Kendaraan Dinas Area 4,5 Lihat Dokumen
162 UMUM DAN KEUANGAN SK Perangkat IT Area 4,5 Lihat Dokumen
163 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll) Area 4,5 Lihat Dokumen
164 UMUM DAN KEUANGAN Perawatan dan Pengelolaan Server Area 2,6 Lihat Dokumen
165 UMUM DAN KEUANGAN Genset Area 4,6 Lihat Dokumen
166 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara Area 2,4,5 Lihat Dokumen
167 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir Area 6 Lihat Dokumen
168 UMUM DAN KEUANGAN Jalur masuk gedung pengadilan Area 6 Lihat Dokumen
169 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul Area 6 Lihat Dokumen
170 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait Area 5,6 Lihat Dokumen
171 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR) Area 5,6 Lihat Dokumen
172 UMUM DAN KEUANGAN CCTV Area 5 Lihat Dokumen
173 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan Area 2,3,6
 Lihat Dokumen
174 UMUM DAN KEUANGAN Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Area 2,5,6 Lihat Dokumen
175 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 		 Area 2,6
 Lihat Dokumen
176 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 		 Area 6
 Lihat Dokumen
177 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin) Area 4,5 Lihat Dokumen
178 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas Area 2,4,5 Lihat Dokumen
179 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)		 Area 2,4,5 Lihat Dokumen
180 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan		 Area 4 Lihat Dokumen
181 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan Area 2,4,5 Lihat Dokumen
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) Area 2,4,5 Lihat Dokumen
183 UMUM DAN KEUANGAN Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan Area 2,4,5 Lihat Dokumen
184 UMUM DAN KEUANGAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan  Area 2,4,5 Lihat Dokumen
185 UMUM DAN KEUANGAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) Area 2,4,5 Lihat Dokumen
186 UMUM DAN KEUANGAN Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Area 2,4,5 Lihat Dokumen
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pencatatan surat masuk/keluar Area 2 Lihat Dokumen
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit Area 2,5 Lihat Dokumen
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Implementasi SOP Area 2,5 Lihat Dokumen
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan. Area 2,4,5 Lihat Dokumen
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Penyusunan RKAKL Area 2,4,5 Lihat Dokumen
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.  Area 2,4,5 Lihat Dokumen
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 Area 5,6 Lihat Dokumen
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 Area 2,5,6 Lihat Dokumen
195 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)		 Area 2,6
 Lihat Dokumen

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

ARSIP BERITA

BERITA MARI

REALISASI ANGGARAN DIPA 401920 (BUA)



REALISASI ANGGARAN DIPA 402026 (BADILUM)



STATISTIK PERKARA PERDATA PERMOHONAN MASUK TAHUN 2022


Tabulasi Perkara Perdata Permohonan yang masuk Selama Tahun 2022

Tabel Perkara Perdata Permohonan yang masuk Selama Tahun 2022
Jenis Perkara Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2022
Lain-Lain 1
Pengampuan 2
Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran 1
Permohonan Dispensasi Nikah 2
Permohonan Ganti Nama 3

STATISTIK PERKARA PERDATA GUGATAN MASUK TAHUN 2022


Tabulasi Perkara Perdata Gugatan yang masuk Selama Tahun 2022
Jenis Perkara Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2022
Perbuatan Melawan Hukum 1
Perceraian 9
Wanprestasi 2
Warisan/Wasiat 1

STATISTIK PERKARA PIDANA LALU LINTAS MASUK TAHUN 2022

Jenis Perkara Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2022
Perkara Lalu-Lintas 1026

STATISTIK PERKARA PIDANA MASUK TAHUN 2022


Tabulasi Perkara Pidana yang masuk Selama Tahun 2022
Jenis Perkara Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2022
Informasi dan Transaksi Elektronik 1
Kejahatan Perjudian 3
Kejahatan terhadap Kesusilaan 4
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1
Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi 1
Lain-Lain 1
Lalu Lintas 1
Narkotika 19
Pelanggaran 9
Pembunuhan 1
Pencurian 17
Penebangan Kayu 3
Penganiayaan 2
Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat 1
Penggelapan 2
Penipuan 3
Perlindungan Anak 9
Pertambangan Mineral dan Batubara 1
Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam 1

STATISTIK LAYANAN PTSP SELAMA TAHUN 2022


Grafik Layanan PTSP Tahun 2022