Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Bersih, Adil, Harmonis, Akuntabel, Loyal, Adaptif, Professional

Berita

Public Campaign anti gratifikasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Pemutaran Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi

Public Campaign anti gratifikasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Pemutaran Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi

Administrator | Kamis, 28 Januari 2021 - 14:09:16 WIB | dibaca: 2 pembaca

Kamis, 28 Januari 2021- Pengadilan Negeri Pulang Pisu memperdengarkan audio peringatan anti gratifikasi yang akan diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan dan akan diperdengarkan beberapa kali dalam sehari, hal tersebut dilakukan guna menghimbau kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan public campaign Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan komitmen untuk menegakkan integritas pengadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Surat Edaran Sekretaris Mahakamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.




 



DIREKTORI PUTUSAN PN PULANG PISAU



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Disamping itu, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi melalui prosedur pelayanan informasi

Selengkapnya

Bagaimana cara melapor atau mengadu?

Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum, atau untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya

Selengkapnya

Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Hukum

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum

Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Gallery Video - Penyelesaian Gugatan Sederhana



Gallery Video - Mengenal E-Court